Visi Misi dan Tujuan

Visi

Unggul dalam Integrasi Ilmu Hukum Keluarga  Berdasarkan  Nilai-Nilai Keislaman, Keindonesiaan dan Kemanusiaan di Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2018 dan Internasional pada Tahun 2026.

Misi

Menyelenggarakan pendidikan hukum keluarga yang integratif, berkualitas, kompetitif dan relevan untuk pengembangan keilmuan, transformasi sosial dan peningkatan daya saing bangsa;

  1. Menyelenggarakan pendidikan hukum keluarga dengan mengintegrasikan aspek keilmuan, keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan;
  2. Menyelenggarakan pendidikan hukum keluarga dalam kerangka struktur dan kultur organisasi yang kokoh, berintegritas dan akuntabel;
  3. Menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan kompetitif dalam bidang hukum keluarga;
  4. Mengembangkan program kajian hukum keluarga secara komprehensif sesuai dengan dinamika masyarakat, kemanusiaan dan dunia global;
  5. Melaksanakan pengabdian  masyarakat melalui peran lembaga-lembaga yang berinteraksi dengan masyarakat untuk kemajuan dan pelayanan dalam bidang hukum keluarga.

Tujuan

  1. Meningkatkan pendidikan dan pengajaran yang integratif,berkualitas, dan kompetitif dalam bidang hukum keluarga baik bersifat teoritis maupun praktis;
  2. Meningkatkan kinerja penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat secara sinergis dalam rangka peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan dalam bidang hukum keluarga;
  3. Meningkatkan mutu dan kompetensi lulusan dalam bidang hukum keluargayang memiliki landasan moral dan akhlakul karimah bagi pengembangan dan praksis ilmu-ilmu syariah khususnya dalam bidang hukum keluarga dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara;
  4. Terbentuknya kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, keterbukaan dan kesetaraan dengan tetap kritis, kreatif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan sosial baik dalam skala lokal, nasional dan global;
  5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri.
  6. Meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata kelola dan manajemen modern program studi hukum keluarga yang berorientasi pada kualitas, transpransi, akuntabilitas dan profesionalitas.